Transisi menuju energi bersih meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai mineral strategis yang menjadi bahan penting dalam teknologi energi masa depan. Nikel, bersama dengan kobalt, litium, tembaga, grafit, dan unsur tanah jarang, menjadi bagian penting dari rantai pasok energi terbarukan dan elektrifikasi global. Kondisi ini mendorong peningkatan aktivitas ekstraksi dan pengolahan mineral di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
Dalam konteks tersebut, laporan penelitian “Energy-Extractive Nexus” mengeksplorasi bagaimana transisi energi dan perkembangan industri ekstraktif saling berkelindan, khususnya dalam membentuk kembali hubungan antara negara dan warga di wilayah penghasil sumber daya alam. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana identitas, narasi, simbol, dan praktik dimobilisasi dalam upaya memperoleh akses dan kendali lokal atas sumber daya alam, serta bagaimana masyarakat yang terdampak dapat menentang, bernegosiasi, dan turut membentuk kebijakan maupun praktik industri ekstraktif yang terhubung dengan rantai produksi global.
Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian dilakukan di tiga wilayah penghasil nikel di Sulawesi, yaitu Kolaka di Sulawesi Tenggara, Sorowako di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan Morowali di Sulawesi Tengah. Penelitian juga menelusuri proses pengambilan keputusan di Jakarta untuk melihat bagaimana kebijakan dan keputusan di tingkat nasional terhubung dengan dinamika yang berlangsung di daerah penghasil nikel.
Ketiga wilayah tersebut merepresentasikan tahapan dan karakter industri nikel yang berbeda. Kolaka menggambarkan aktivitas pertambangan dan pengolahan ferronickel. Sorowako merepresentasikan aktivitas pertambangan dan pengolahan nickel matte yang telah berlangsung sejak akhir 1960-an. Sementara itu, Morowali memperlihatkan perkembangan industri pengolahan dan pemurnian nikel dalam skala besar melalui Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang juga terhubung dengan kebutuhan bahan baku industri baja dan baterai.
Dengan menelusuri rantai keputusan dari tingkat nasional hingga wilayah produksi, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pertambangan tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik yang berlangsung pada skala yang lebih luas. Kebijakan hilirisasi, kebutuhan pasar global, investasi, serta standar tata kelola pertambangan turut membentuk ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat sekaligus merespons dampak industri nikel di wilayahnya.
Temuan penelitian menunjukkan pentingnya melihat hubungan warga dan negara tidak hanya dari apa yang terjadi di tingkat lokal. Berbagai kebijakan dan inisiatif global, termasuk praktik Environmental, Social and Governance (ESG), transparansi sektor ekstraktif melalui *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), serta standar pertambangan bertanggung jawab seperti *Initiative for Responsible Mining Assurance* (IRMA), turut memengaruhi bagaimana perusahaan, pemerintah, dan masyarakat berinteraksi di wilayah sumber daya alam.
Dengan demikian, keterlibatan warga berlangsung dalam ruang yang bersifat multi-skalar, ketika tuntutan lokal berhadapan dengan kepentingan nasional dan dinamika ekonomi global. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengakses manfaat, mengantisipasi dampak, dan memengaruhi pengelolaan sumber daya sangat dipengaruhi oleh posisi mereka dalam jejaring relasi tersebut.
