Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola industri garam di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, memengaruhi demokrasi lokal, khususnya dengan membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Meskipun minat terhadap hubungan antara pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi semakin meningkat, banyak penelitian sebelumnya—terutama yang membahas sumber daya pesisir, sering mencampuradukkan kedua aspek ini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak jelas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok (FGD), serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola garam di Malaka memicu perlawanan dari masyarakat dan secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020. Bahkan, kondisi ini berkontribusi pada runtuhnya dinasti politik yang sebelumnya dominan. Hal ini menunjukkan adanya penguatan demokrasi prosedural, yaitu meningkatnya partisipasi warga dan akuntabilitas dalam pemilihan umum.
Namun di sisi lain, proses tata kelola yang sama justru menimbulkan kegagalan dalam demokrasi substantif. Dampaknya antara lain perampasan lahan, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran terhadap hak-hak adat masyarakat setempat. Selain itu, perubahan kekuasaan politik yang terjadi justru melahirkan pola kekuasaan baru yang bersifat seperti kartel, di mana para elite membangun aliansi antara pelaku bisnis, birokrat, dan pemimpin politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola sumber daya pesisir dapat sekaligus memperkuat demokrasi dari sisi prosedur, tetapi melemahkan demokrasi dari sisi substansi. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang lebih mendalam dan seimbang dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya di daerah yang bergantung pada sumber daya alam dan memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.
Keywords: Rejection, Salt Industry Development, Resistance, Electoral Participation, Cartel Regime
