Akuntabilitas tata kelola keberlanjutan yang digerakkan pasar telah lama menjadi kontroversial, mencerminkan proses politik yang mendalam di mana persaingan akuntabilitas membentuk transformasi tata kelola. Dengan mengambil contoh ilustratif dari sektor komoditas pertanian yang diperdagangkan secara internasional dalam kasus penting Indonesia, makalah ini mengkaji proses akuntabilitas yang diperebutkan yang telah menyertai periode perubahan kelembagaan baru-baru ini dalam tata kelola keberlanjutan. Di tengah meningkatnya kritik terhadap sertifikasi global, telah terjadi perluasan paralel pendekatan tata kelola yang memprioritaskan pengembangan kemampuan daripada penegakan peraturan dan terlibat lebih intensif dengan pemerintah di negara-negara penghasil komoditas. Seiring dengan meningkatnya pengaruh model tata kelola alternatif, ketegangan antara pemangku kepentingan dan agenda tata kelola yang bersaing tercermin dan diperkuat melalui persaingan akuntabilitas paralel, di mana konflik distribusi antara pemangku kepentingan global dan lokal diperparah oleh tekanan untuk mengadopsi sistem verifikasi kepatuhan yang kontroversial. Sementara kesenjangan akuntabilitas yang terkait dengan model kelembagaan yang kontras menghasilkan tekanan kuat untuk konvergensi kelembagaan parsial, konvergensi tersebut berd coexistence dengan bentuk-bentuk fragmentasi kelembagaan baru, karena persaingan antara sertifikasi global dan nasional meluas untuk mencakup persaingan dengan pembangunan kapasitas lokal dan pendekatan yurisdiksi. Analisis ini menyoroti peran politik akuntabilitas yang sering diabaikan dalam membentuk perubahan kelembagaan, sekaligus mengangkat pertanyaan mendesak tentang implikasi distribusi dari pergeseran kontemporer menjauh dari model tata kelola sertifikasi global.