Peralihan menuju masyarakat rendah karbon akan membutuhkan sejumlah besar material transisi energi, khususnya untuk baterai yang mendukung pembangkitan energi terbarukan yang bersifat intermiten. Meskipun transisi energi ini masih berada pada tahap awal, risiko dampak sosial dan lingkungan yang negatif akibat ekstraksi material tersebut semakin terlihat jelas. Tantangan yang terkait dengan ekstraksi sumber daya sebenarnya telah banyak didokumentasikan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai bagaimana transisi energi mengubah tata kelola sumber daya alam dan bagaimana perubahan tersebut membentuk dampak dari aktivitas ekstraksi.
Pengetahuan ini sangat penting untuk memahami secara menyeluruh dampak kebijakan transisi energi, serta untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam mewujudkan praktik ekstraksi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana tata kelola nikel di Indonesia mengalami rekonfigurasi dan sentralisasi dalam konteks awal upaya transisi energi, serta mengkaji dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya di Sulawesi, Indonesia, salah satu wilayah produksi nikel terbesar di dunia.
Berdasarkan 88 wawancara dan enam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para pemangku kepentingan kunci, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sentralisasi tersebut memungkinkan peningkatan tingkat ekstraksi hingga 14 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun, hal ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif sosial dan lingkungan yang telah banyak dikenal. Dampak tersebut mengakibatkan degradasi layanan ekosistem penting serta mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan cara hidup masyarakat.
Yang tak kalah penting, dampak-dampak ini semakin diperparah oleh semakin menyempitnya ruang partisipasi politik di tingkat lokal akibat sentralisasi tata kelola nikel. Hal ini menyoroti adanya ketegangan antara urgensi untuk meningkatkan ekstraksi material transisi energi secara cepat dan kebutuhan untuk mewujudkan transisi menuju masyarakat rendah karbon yang adil. Merefleksikan dan mengatasi ketegangan ini menjadi hal yang krusial dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efektif dalam menghadapi krisis lingkungan dan iklim saat ini, tetapi juga mampu menghasilkan hasil yang adil bagi seluruh pihak.
Keywords: energy transition, participation, natural resource governance, resource extraction, social and environmental impacts, mining, nickel
