Timah, sebagai mineral yang melimpah di bawah perairan pesisir Bangka Belitung, telah mendorong ekspansi besar-besaran kegiatan pertambangan dari darat ke laut. Artikel ini mengkaji fenomena “merebut kembali wilayah anti-tambang” sebagai bentuk perlawanan masyarakat Belitung terhadap perluasan tambang timah ke wilayah pesisir laut di Kabupaten Belitung Timur.

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan mendalam yang dilakukan selama periode 2017–2020, dengan menggunakan metode seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk PT Timah, pemerintah kabupaten dan provinsi, akademisi lokal, kelompok perlawanan, organisasi masyarakat sipil (CSO), nelayan, pelaku usaha wisata bahari, serta penambang tradisional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan umum yang meragukan efektivitas jalur politik formal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sipil tidak selalu tepat. Melalui studi kasus keberhasilan perlawanan masyarakat di Belitung Timur terhadap ekspansi tambang timah di laut, artikel ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu—terutama ketika isu “penolakan tambang laut” menjadi isu penting dalam kontestasi politik—jalur formal justru dapat menjadi efektif.

Terdapat dua kondisi kunci yang mendukung keberhasilan tersebut, yaitu adanya penarikan kembali kewenangan pertambangan ke tingkat pusat (resentralisasi) dan terbentuknya aliansi antara masyarakat dengan elite politik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa aturan zonasi yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dapat dipatuhi oleh semua pihak, termasuk perusahaan tambang yang memiliki izin resmi.

Temuan ini menunjukkan adanya peluang untuk mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Keywords: anti-mining territory; community resistance; formal political channels; East Belitung coast